Penanganan Covid-19 di Jatim, Penjelasan Sekda dan Ketua Gugus Tugas

INFOnews.id | Surabaya - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran kepada 19 kepala daerah yang dinilai buruk dalam merealisasikan anggaran Covid-19, mulai belanja peralatan penanganan, termasuk soal insentif tenaga kesehatan. Oleh Mendagri teguran tersebut telah disampaikan, melaui surat.

Pemprov yang mendapat teguran dari Mendagri tersebut, yakni DI Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogjakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.

Terkait itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Plh Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyampaikan kalau Pemprov Jatim tidak termasuk 19 provinsi yang mendapat teguran.

"Pemprov Jatim tidak termasuk yang mendapat surat teguran. Karena pola perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat,” kata Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono di Kantor Gubernur Jatim, Senin (26/7/2021).

Heru menjabarkan, Pemprov Jatim dalam merealisasikan APBD hingga 23 Juli 2021, untuk pendapatan daerah sebesar 56,18 persen. "Realisasi ini, lebih besar 9,68 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, yang sebesar 46,5 persen," urai Heru.

Untuk belanja daerah, terealisasi sebesar 12,99 persen. Realisasi ini, lebih besar 0,39 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 sebesar 30,02 persen. Untuk realisasi percepatan penanganan Covid-19, yakni berupa bantuan sosial, disebutkan nilainya sebesar Rp 123.769.927.900 terealisasi Rp 46.494.390.900 atau 37,57 persen.

Belanja tidak terduga sebesar Rp 417.438.166.830,53 terealisasi Rp 179.917.823.015 atau 43,10 persen. “Untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 769.560.000.000 terealisasi Rp 446.550.000.000 atau 58,03 persen,” urainya.

Untuk penanganan Covid-19 dari anggaran sebesar Rp 146.220.000.000 terealisasi Rp 166.610.000.000 atau 113,94 persen. Untuk pelaksanaan vaksin, disebutkan terlaksana 100 persen, nilainya Rp 5.230.000.000. Untuk insentif tenaga kesehatan Rp 212.720.000.000 terealisasi Rp 132.050.000.000. Belanja kesehatan, kegiatan lain dan prioritas sebesar Rp 405.390.000.000 terealsiasi Rp 142.650.000.000 atau 35,19 persen.

Untuk penyaluran bansos terhadap masyarakat terdampak pandemi, Pemprov Jatim telah membahasnya dalam rakor bersama Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Bupati/Wali Kota se-Jatim dan pemangku kepentingan lainnya.

"Untuk bansos kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19, Pemprov Jatim mengawalinya melakukan Rapat Koordinasi Polda Jatim, Kejaksaan Tinggi Jatim, Bupati/Wali Kota se Jatim," urainya.

Kemudian, Ketua Gugus Tugas Kuratif Covid-19 dr Joni Wahyuhadi juga menyampaikan perkembangan penanganan Covid-19 di Jatim. Penanganan Covid-19 di Jatim disebut sudah menggembirakan.

"Grafiknya sudah menurun. Dan, yang masih menjadi PR, saat ini tercatat 4 hingga 5 ribu meninggal, sebelumnya angkanya cukup tinggi hingga 7 ribu. Untuk itu, supaya kita terus berdoa, untuk menjadi lebih baik," ujar dr Joni.

Untuk kabupaten/kota, 5 yang berstatus orange, lainnya masih merah harus diwaspadai potensi penularan masih tinggi. Untuk itu, semua pihak diminta tetap waspada dan berhati-hati. Juga disebut, yang menjadi PR adalah angka kematian 5,81 per 100 ribu penduduk.

"Terkait itu, Ibu Gubernur, Forkopimda dan masyarakat di Jatim terus berupaya semaksimal mungkin bagaimana menurunkan angka kematian, dengan upaya-upaya yang terus dilakukan," katanya.

Ditambahkan, kematian di ruang isolasi yang sebelumnya terjadi di intensif care. Disebut, saat datang dengan akurasi rendah, kurang dari 93. Upayanya dengan memperkuat UGD, termasuk di RSU dr Sutomo yang ditambah container.

"Sekarang tidak ada antrian, termasuk ruangan isoman diperbanyak juga RS Darurat. Itu untuk masyarakat yang gejala ringan bisa terpantau," sambungnya.

Penambahan bad juga terus diupayakan. Ada 27 ICU dari pemerintah pusat, 200 bad oleh Pemprov Jatim di RS Dr Sutomo. Di RSPAL ada 300 terus dikembangkan, termasuk untuk ruangan isolasi. Serta, 50 ICU oleh Kementerian PUPR yang seminggu lagi diharapkan selesai. (tji/red)

Editor : Redaksi